Oleh: Ahmad Tsaaqib

Paradigma keislaman memiliki dinamika yang rumit dan melelahkan. Berbagai konsepsi keagamaan lahir dari pemikiran yang berbeda akan warna perjuangan dan kepentingan yang ingin dicapai. Ada keyakinan yang besar bahwa pada dasarnya semua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghendaki Islam sebagai agama yang maju dan berkualitas.

Menghadirkan agama yang berkualitas dan dinamis tentu dibarengi dengan pemikiran yang progresif pula, bukan terjebak pada kubangan konservatisme, eksklusivisme, dan pendekatan tekstual-normatif.

Salah satu produk pemikiran yang membuat Islam menjadi jumud dan terbelakang ialah adanya harapan dan keinginan untuk mendirikan negara Islam.

Baca juga: Sikap Imam Nawawi pada Penguasa yang Meminta Harta Rakyat

Gagasan mendirikan negara Islam sebetulnya bukan sesuatu yang baru karena sudah sering hadir dalam diskursus keagamaan kita termasuk di Indonesia. Tidak sedikit orang setuju secara buta dan menerima dengan total terhadap gagasan tersebut. Maka dari itu, perlu kita memahami secara utuh dan kritis terhadap segala tawaran gagasan termasuk mendirikan negara Islam.

Negara Islam yang dimaksud tentu dengan sistem teokrasi dengan memiliki pemimpin yang diberi mandat oleh Tuhan, dan identik dengan mengedepankan simbolitas agama serta identitasnya secara formalistik, dengan begitu ada keyakinan bahwa masyarakatnya sejahtera dan diridhoi oleh Allah.

Pemahaman keislaman kita harusnya tidak lepas daripada al-Qur’an dan Sunnah sebagai spirit dan pegangan umat Islam. Kita harus melepaskan segala bentuk emosional keagamaan, unsur politik, dan egoisme buta dalam melihat perspektif al-Qur’an secara jernih dan objektif.

Persoalannya adalah tidak ada satu ayat pun yang membahas dan menentukan bentuk negara, lebih banyak al-Qur’an berbicara tentang prinsip-prinsip bernegara seperti keadilan, kejujuran, dan musyawarah.

Ditemukan tiga ayat yang berbicara langsung mengenai musyawarah yaitu surat 2 : 233, 3: 159, dan 42: 38. Ketiga surat tersebut tidak ada yang menjelaskan pola dan bentuk tertentu bagaimana bermusyawarah.

Baca juga: Moderasi Islam: Menalar Kegagalan Berpikir Kaum Ekstrim

Menurut Quraish Shihab sebetulnya hikmah al-Qur’an tidak spesifik menentukan pola dan bentuk dalam bermusyawarah agar al-Qur’an bisa terus sesuai dengan semangat zaman yang niscaya mengalami perubahan pada sosial budaya umat manusia.

Maka dari itu, dalam proses pengangkatan pemimpin dalam Islam tidak ditentukan dengan satu sistem tapi diberi kebebasan sesuai dengan kondisi setempat, sehingga khulafur al-rasyidin pun berbeda-beda dalam penentuan khalifah atau pemimpin.

Di samping itu, Nabi Muhammad saw. sendiri sebagai rasul penutup dari sekian banyak rasul, dalam spirit sunnahnya tidak pernah memproyeksikan negara Madinah sebagai negara Islam. Periode di Madinah menggambarkan Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin negara atau masyarakat selain menjadi rasul Allah.

Nabi Muhammad menjadi pemimpin negara Madinah bukan dikarenakan beliau seorang Rasul, tetapi adanya kepercayaan dari masyarakat sehingga menerima beliau dengan melihat bagaimana karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw.

Baca juga: Keadilan Gender dalam Perspektif Keluarga Islam

Hal ini menepis pandangan bahwa Nabi Muhammad saw. menjadi pemimpin Madinah karena beliau Rasul, padahal kita mengetahui bahwa di dalam masyarakat Madinah ada beberapa suku dari Yahudi tetapi menerima Nabi Muhammad secara terbuka.

Di sisi lain, kita juga ingat bagaimana Nabi Muhammad saw. bisa menyatukan dua suku yaitu Aus dan Khazraj yang memiliki sejarah kelam dengan penuh konflik, tetapi dengan kualitas kepemimpinan Nabi Muhammad saw. bisa menyatukannya sehingga layak dan dipercaya untuk memimpin negara tersebut.

Memang pada dasarnya semua ini atas petunjuk dan izin Allah untuk membimbing dan mendidik Nabi Muhammad saw. menjadi rasul dan juga pemimpin yang berkualitas, sehingga kita meletakkan konteks Nabi Muhammad sebagai rasul dan sebagai manusia yang berkualitas.

Kemudian negara Madinah sendiri dibangun atas dasar prinsip kemanusiaan yang mengedepankan kesetaraan, keadilan hukum dan sosial, toleransi dan sebagainya. Itu semua membuktikan bahwa negara Madinah diproyeksikan sebagai negara yang memiliki nilai-nilai ajaran Islam untuk melahirkan kehidupan yang rahmat dan harmonis, bukan untuk memamerkan simbolitas keagamaan atau identitas yang kaku.

Negara Madinah yang penuh keadaban menjadikan gambaran sebagai negara yang Qur’ani atau masyarakat rabbani. Hal ini bisa dilihat bagaimana umat Islam dan Nabi Muhammad saw. khususnya menjaga dan melindungi umat Yahudi di Madinah, padahal mereka melalukan syirik kepada Allah karena menyembah selain Allah, dan syirik adalah dosa terbesar dalam ajaran Islam. Tetapi mereka dijamin dan dilindungi hak-haknya di negara Madinah. Inilah signifikansi ayat tentang kebebasan beragama.

Namun, ada pandangan bahwa negara Islam adalah ketika hukum-hukum dalam suatu negara ditetapkan menurut agama bukan perspektif manusia. Padahal jelas bahwa berkaitan dengan hukum akan selalu mengalami perubahan sesuai kondisinya. Apa yang telah dilaksanakan di masa Nabi Muhammad saw. memang relevan dengan konteks masyarakat Arab dan peradaban saat itu. Adapun untuk masa kontemporer tentu ada perubahan walaupun tetap berlandaskan pada aspek primer (qat’i).

Abu Dzar Al-Ghifari: Sosok Sahabat yang Radikal dan Revolusioner

Jadi, penerapan hukum atau menetapkan suatu hukum sifatnya dinamis dengan koridor ajaran agama dan untuk kemaslahatan.

Maka dari itu, penting sekali kita memahami kembali dan menilik secara kritis tawaran dan gagasan Negara Islam karena akan berimplikasi pada stabilitas kebangsaan kita, padahal para pendiri bangsa sudah begitu matang memikirkan pondasi negara yaitu Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Karena jika kita terbuai dalam gagasan tersebut maka akan berlanjut dengan adanya delegitimasi pemerintahan, pemberontakan dan konflik, serta hilangnya nilai gotong royong untuk membangun bangsa karena tidak memiliki kepercayaan dan cinta rasa tanah air.

Karena pada masa pandemik dan situasi yang sulit ini banyak sekali goncangan dan godaan yang hadir menjadi informasi di sosial media kita, belum lagi terus terjadinya ketegangan antar umat Islam dan pemerintah sehingga tidak fokus dalam berta’awun untuk kebaikan dan ketaqwaan demi masyarakat dan bangsa, justru kita sibuk pada perdebatan dan hujatan sebagai simbol ta’awun pada keburukan dan kemaksiatan.

Tentunya kita semua harus kritis terhadap pemerintahan dengan berbagai kebijakan mereka agar bisa mengawasi untuk tetap on the track demi kesejahteraan rakyat, namun kita juga harus proaktif dalam berperan untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia dengan melakukan hal-hal kecil yang berguna bagi kemaslahatan umum, gemar melakukan amal kebaikan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar baik pada dimensi keagamaan, ekonomi, akhlak, keilmuan, dan kesehatan lingkungan.

Editor: Hanum