Oleh: Faridha Kautsariyah Noorkusuma @faridhakautsar

Genap tujuh puluh enam tahun, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dan diakui secara de jure oleh negara lain. Tepat di tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi menjadi sebuah tanda, berdirinya sebuah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari jajahan negara lainnya. Tujuh puluh enam tahun bukan waktu yang sebentar.

Sebelum merdeka, Negara Indonesia telah dijajah selama lebih dari 350 tahun oleh negara lain. Tanah Indonesia dijadikan kepemilikan pribadi. Manusia Indonesia dijadikan pekerja abadi.

Akankah setelah tujuh puluh enam tahun Indonesia masih menjadi sebuah negara dengan banyak aset dan komoditas yang akan dimiliki oleh negara lain, atau bahkan ada oknum manusia tamak yang ingin menguasai Indonesia?

Baca Juga: Esensi Kemerdekaan Diri

Kita ingat bahwa dalam buku sejarah Indonesia yang diajarkan sejak anak umur 6-12 tahun saat mengenyam pendidikan sekolah dasar menjadi sebuah keharusan untuk mengetahui tanggal proklamasi Indonesia, apa itu Badan Persiapan Umum Panitia Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, siapa saja anggotanya dan membahas apa saja. Hal itu sudah diluar kepala.

Bahkan untuk penjelasan mengenai de facto kemerdekaan Indonesia dengan beberapa syarat berdirinya sebuah negara berdaulat yaitu harus memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, dan mendapat pengakuan dari negara lain sudah menjadi pengetahuan umum.

Kedaulatan Indonesia

Hukum internasional sangat memperhatikan prinsip penghormatan terhadap integritas (territorial integrity) dan kedaulatan (sovereignity) sebuah negara. Prinsip pertama adalah adanya wilayah yang sudah disepakati melalui demarkasi dan dilineasi batas wilayah sebuah negara. Bahkan studi mengenai perbatasan Indonesia masih menjadi perdebatan dengan negara tetangga lainnya.

Penentuan klaim wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas di ujung Sulawesi Utara sampai Pulau Dana di bagian selatan Rote NTT tidaklah cukup. Harus ada sebuah perjanjian internasional yang menyepakati antar negara yang berdekatan mengenai batas wilayah darat, laut dan udara dengan perantara Mahkamah Internasional.

Kata ‘batas’ atau border menurut Guo mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua negara yang berbeda. Sehingga integritas sebuah batas wilayah negara selalu penting untuk dibahas karena menyangkut batas-batas ekonomi sebuah bangsa pula.

Baca Juga: Membaca itu Membahagiakan dan Membaca itu Milik Semua

Selanjutnya, kedaulatan sebuah negara tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat untuk mengelola sebuah negara. Hukum dibuat untuk dapat memberikan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat. Namun, masih banyak saja ditemukan hukum menjadi alat kekuasaan dan dikuasai oleh penguasa.

Contohnya sudah banyak sekali peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan kepentingan penguasa untuk abai terhadap hak asasi rakyat mayoritas bukan rakyat segelitir saja. Mestinya kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat dengan fungsi DPR sebenar-benarnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kemerdekaan di Nusa Seratus

(Dokumentasi Pribadi)

Kemerdekaan menjadi sebuah kepemilikan. Kemerdekaan merupakan sebuah hak yang diilhami oleh tiap masing-masing individu.

Makna ‘merdeka’ dalam bahasa Sansekerta yaitu maharddhika yang berarti rahib/biku atau keramat atau sangat bijaksana. Erat dikaitkan dengan kesucian yang melekat pada sang biku, yaitu sebuah jabatan keulamaan dalam agama Buddha.

Terdapat proses otonomisasi individu yaitu realitas individu atau rakyat yang terlepas dari segala bentuk keterkungkungan. Kemerdekaan menjadi sebuah fitrah manusia dimanapun dan kapanpun. Namun, masih adakah rakyat Indonesia kita yang belum merdeka?

Secara bentuk formal sebuah negara, Indonesia sudah dalam fase kemerdekaan. Bahkan secara politis-yuridis Indonesia pun diakui sebagai sebuah kedaulatan negara yang merdeka. Akan tetapi, jika dilihat dalam kacamata sosiologis, dan ekonomi apakah rakyat Indonesia sudah merdeka?

Baca Juga: Dukung MCCC, Lazismu Kota Banjarbaru Bantu Warga Jalankan Isoman

Kemerdekaan yang pernah saya rasakan adalah ketika menjadi pendamping sosial program Komunitas Adat Terpencil di sebuah dusun bernama Nusa Seratus, di desa Tumbang Karuei, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan, Kalimantan Tengah.

Kemerdekaan bagi saya tiga tahun lalu itu adalah mengabdikan diri menjadi seorang yang manusia yang dapat menebar kebermanfaatan untuk anak bukan di rentang umur 6-12 tahun yang menduduki jenjang sekolah dasar namun di rentang anak umur 8-16 tahun. Itupun hanya sampai kelas 4.

Seragam merah putih yang merupakan sebuah ‘barang mahal’ dan hanya dipakai saat perayaan 17 Agustus atau saat kedatangan ‘tamu’ dari kota. Karena letak dusun ini yang terpencil sehingga warganya mengetahui satu sama lain. Bahkan kedatangan tamu itu menjadi sebuah perayaan sederhana karena mau berkunjung ke dusun mereka ini.

Bukan sepatu yang menghiasi kaki kecil mereka untuk bersekolah, anak-anak disana sudah terbiasa berjalan tanpa alas kaki. Gedung sekolah pun, adalah aula yang sebelumnya menjadi balai pertemuan. Meja kursi pun dibuat oleh orangtua disana yang sangat ingin melihat anaknya bersekolah. Bukan meja kursi besi yang bisa dilipat bak sekolah dasar sekarang.

Sang Saka Merah Putih berkibar dengan gagah dan bangganya. Tak masalah dengan ukurannya, namun menjadi sebuah kebanggan bahwa jiwa-jiwa rakyat Dusun Nusa Seratus masih menghargai dan mengamini sebuah negara yaitu Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia

Dengan slogan Indonesia Tangguh, Indonesia tumbuh menjadikan kemerdekaan Indonesia tahun ini dilalui dengan penuh tantangan dan pandemi covid-19 yang belum usai.

Rasa optimisme mayoritas rakyat terhadap pembangunan Indonesia melawan pandemi covid-19 ini menjadi sebuah catatan bersama dan kekuatan bersama untuk membentuk herd immunity dan meningkatkan perekonomian.

Jika dalam catatan kita bersama kedaulatan rakyat kembali pada rakyat. Hak warga negara dalam negara berdaulat dapat dipenuhi. Bahkan bila perlu tanpa adanya sebuah penghianatan wakil rakyat, untuk kembali membela rakyat mayoritas. Bangsa ini mampu bangkit.

Perlu peran pemuda yang sadar dan mampu mencerminkan kemerdekaan dalam dirinya kepada masyarakat. Pemuda diharapkan mampu membangun bangsa ini, berani mengkritik sekaligus mengapresiasi serta wajib memberikan solusi.

Editor: Hanum