Oleh : Agus Syukran

Patriotis Sejak Berdiri

Awal mula Muhammadiyah akan didirikan sebelum tahun 1912 itu, Kyai Dahlan banyak melakukan perjuangan dakwah yang tidak ringan, selain harus berhadapan dengan paham agama yang berkemunduran yang dialami masyarakat dahulu, juga harus berhadapan dengan penjajah kolonial Belanda. Belajar berorganisasi dengan Boedi Oetomo adalah salahsatu bentuk perlawanan Kyai Dahlan terhadap penjajahan. Menginfaqkan dirinya dalam dunia dakwah dan pendidikan adalah usaha Kyai Dahlan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia saat itu sekaligus menyadarkan pentingnya untuk hijrah bangkit dari keterpurukan yang disebabkan penjajah Belanda.

Pendiri Muhammadiyah, Kyai Dahlan beserta organisasi Muhammadiyah dan para kader penerusnya tidak terlepas dari sifat patriotis, hingga ada 12 kader Muhammadiyah yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, termasuk di dalamnya bapak pendiri yakni KH. Ahmad Dahlan.  Muhammadiyah yang perjuangannya identik dalam beberapa komponen seperti dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan tentu saja dapat membantu melepaskan belenggu penjajahan dalam hidup rakyat Indonesia yang mana hal tersebut tentu saja tidak disukai oleh penjajah. Pada tahun 1918, kepatriotisan Muhammadiyah kembali terbukti dengan didirikannya Padvinder Muhammadiyah yang kemudian diganti namanya menjadi Hizbul Wathan pada tahun 1920. Ada hal yang menarik dalam pemberian nama kepanduan Muhammadiyah ini, Kyai Dahlan menyetujui nama Hizbul Wathan sebagai nama kepanduan Muhammadiyah yang disarankan oleh Haji Hadjid memang perlu kita cermati baik-baik.

Pada Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah bertema “Islam, TNI, dan Kedaulatan Bangsa”, Duta Besar RI untuk Lebanon, Bapak Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA. mengatakan “Muhammadiyah itu sangat-sangat patriotis, Kepanduan yang didirikan KH. Ahmad Dahlan itu tidak diberi nama Hizbullah atau Hizbul Islam, tetapi Hizbul Wathan, pembela atau tentara tanah air” Menurut penulis, apa yang dikatakan Pak Hajriyanto tersebut dapat diartikan bahwa Muhammadiyah itu dalam hal cinta Allah dan cinta Islam itu sudahlah pasti, karena Muhammadiyah adalah organisasi Islam, namun ada organisasi Islam yang belum tentu patriotis, maka pemberian nama Hizbul Wathan sebagai kepanduan Muhammadiyah adalah pembuktian dan kesaksian (al syahadah) bahwa Muhammadiyah ini sangat-sangat patriotis, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai wujud jihad di jalan Allah  dengan jiwa (jihadu fii sabilillah bi anfusihim) selain dengan harta (bi amwalihim) dalam bentuk Amal Usaha Muhammadiyah.

Tokoh Muhammadiyah yang Patriotis

Dalam usaha perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada banyak kader Muhammadiyah yang ikut andil, seperti Ki Bagus Hadikusumo yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PB Muhammadiyah dan Ir. Soekarno yang pernah menjadi Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, kedua tokoh besar itu punya artefak pemikiran dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, juga Kasman Singodimedjo, dan KH. Mas Mansur yang berjasa pada masa kemerdekaan tahun 1945 itu. Selain itu, kita mengenal sosok Jenderal Besar TNI, Panglima Soedirman yang dilahirkan dari rahim Muhammadiyah, kepanduan Hizbul Wathan dan juga pernah menjadi guru sekolah Muhammadiyah, Soedirman rela dan ikhlas menginfaqkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda walau berjuang hanya dengan paru-paru sebelah saja.

Dengan sekian banyak jasa Muhammadiyah dan kadernya yang tidak bisa dijelaskan semuanya pada tulisan ini, menambah alasan untuk kader Muhammadiyah saat ini agar mewarisi sifat patriotis yang diwarisi Muhammadiyah sejak awal berdiri. Iya, kader Muhammadiyah seluruh Indonesia harus patriotis, harus mewarisi sifat kepahlawanan untuk negara, jangan hanya sebagai pengekor penguasa saja, lebih-lebih hanya sebagai manusia yang apatis, atau lebih parahnya lagi sebagai orang yang pragmatis. Kader Muhammadiyah harus membuktikan dirinya sebagai sebaik-baik manusia (khoirunnas) yaitu manusia yang bermanfaat atau menebar manfaat, salahsatunya memerdekakan Indonesia beserta yang ada di dalamnya dari berbagai penyakit penjajahan seperti TBC (tahayul, bid’ah, khurafat), korupsi, pembodohan, kapitalisasi, oligarki dan lain sebagainya.

Kader Muhammadiyah harus bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang bermanfaat di bidang yang mereka geluti, baik di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Ditambah lagi apa yang didiskusikan dalam Pengajian Umum PP Muhammadiyah dengan tema “Muhammadiyah, Pancasila, dan Kemerdekaan Indonesia” bulan Agustus 2020 yang telah lalu menyatakan bahwa Sejarah Indonesia juga sejarah Muhammadiyah, Pancasila adalah kado Muhammadiyah untuk Indonesia. Sumbangsih Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidaklah sedikit. Itulah yang disampaikan sejarawan bapak DR. Anhar Gonggong.

Cinta Tanah Air sebagai Karakter Seorang Muslim

Dahulu sampai sekarang, ada ungkapan yang sangat terkenal di kalangan ummat Islam, “hubbul wathon minal iman”, terlepas dari kedudukan kalimat ini walau hanya sebatas ungkapan saja dan bukanlah sebuah hadist, namun dari segi matan atau isinya tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, apalagi jika merujuk pada maqashid syariah. Membela tanah air, dalam hal ini melindungi bangsa dan negara dari penjajahan, kezaliman, bahkan dari penganiayaan para penjajah di masa lalu maupun sekarang adalah hal yang dimaksud dalam lima prinsip umum maqashid syariah, yaitu hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu aql (melindungi pikiran), hifdzu mal (melindungi harta), dan hifdzu nasab (melindungi keturunan). Hal ini karena penjajahan adalah perlakuan zalim yang dapat merugikan agama, melecehkan jiwa manusia, mengekang kebebasan berpikir, merampas harta, dan merusak keturunan.

Umat dalam beragama sering sekali tidak dihormati oleh penjajah, tidak jarang adanya praktek pemaksaan dalam memeluk atau berpindah agama. Jiwa atau nyawa manusia pun selalu menjadi korban kezaliman penjajahan. Kebebasan berpikir yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara tidak mungkin dibiarkan oleh penjajah, perbudakan dan pembodohan, larangan rakyat biasa menempuh pendidikan, dan hanya orang-orang kaya dan bangsawan saja yang boleh menempuh pendidikan adalah bukti penjajahan yang nyata. Bagi anak orang kaya dan bangsawan yang menempuh pendidikan pun yang didapatnya hanyalah ilmu semata, namun jiwanya masih terjajah, ilmunya hanya untuk dirinya, paling jauh hanya untuk keluarganya, tidak untuk membangun bangsa lebih baik atau menjadi merdeka seutuhnya. Selain itu, di bawah penjajahan, harta hanya dimiliki oleh orang-orang di atas saja, rakyat yang terjajah harus bersedia merasakan kemiskinan yang mendera. Keturunan sering sekali dirampas, pelecehan seksual yang dilakukan penjajah tidak jarang terjadi. Maka dari itu, ungkapan hubbul wathon minal iman boleh kita jadikan spirit untuk menjadikan kita sebagai kader Muhammadiyah yang patriotis. 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Ajang Aktualisasi Patriotis Kader Muhammadiyah

Dalam beberapa bulan lagi, banyak daerah di Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Walikota/Bupati. Kegiatan pemilihan ini harus dijadikan ajang aktualisasi patriotis kader Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia. Kader-kader Muhammadiyah harus berdiaspora di berbagai lembaga dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah ini. Ada yang berkhitmad di lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat desa (PPS), kecamatan (PPK) maupun daerah, atau Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) baik di tingkat bawah (PTPS), kecamatan (PANWASCAM), maupun daerah. Bagi yang berkhitmad di KPU harus bekerja dengan professional dan menjunjung tinggi integritasnya sebagai penyelenggara. Kader Muhammadiyah di KPU harus melaksanakan tugasnya dengan baik, melaksanakan pemilihan sesuai prosedur yang berlaku dan terhindar dari penyelewengan dan kecurangan.

Begitu juga kader Muhammadiyah yang berkhitmad di BAWASLU, harus bisa memastikan pemilihan berjalan dengan baik dan benar, kecurangan dalam hal ini money politic, permasalahan netralitas ASN dan lain sebagainya harus bisa cegah dan diadili dengan baik. Bagi kader Muhammadiyah yang tidak masuk dalam dua lembaga penyelenggara tersebut, bisa berkhitmad dalam lembaga non penyelenggara yang dibentuk oleh organisasi masyarakat atau kepemudaan. Bagi Kader Muhammadiyah yang mencalon sebagai kepala daerah hendaknya menjadi calon yang membawa tujuan dakwah Muhammadiyah, selain itu juga harus menjadi pemimpin yang profetik menurut Muhammadiyah sebagaimana Bapak Prof. DR. H. Haedar Nashir, M.Si. jelaskan. Kader Muhammadiyah yang mencalon sebagai Kepala Daerah harus menjadi pemimpin yang teladan dan religius, selain itu juga harus memecahkan persoalan-persoalan kedaerahan seperti kerusakan lingkungan dan pendidikan.

Nah, untuk kader Muhammadiyah yang hanya bisa menjadi pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan mengampanyekan kriteria-kriteria pemimpin yang ideal. Persoalan pemilihan kepala daerah ini kadang dianggap remeh oleh sebagian besar masyarakat, maka dari itu penyadaran ulang untuk masyarakat harus terus dikampanyekan. Lebih-lebih jika calon-calon yang sudah terlihat saat ini tidak begitu jelas integritasnya bahkan visi dan misinya.  Apalagi calon yang dekat dengan para perusak lingkungan, atau dekat dengan penjajah zaman sekarang. Kader Muhammadiyah harus menetapkan siapa calon yang dipilihnya sesuai dengan kriteria pemimpin ideal menurut Muhammadiyah, minimal mendekati maksud atau tujuan Muhammadiyah. Kajian-kajian terhadap kriteria calon pemimpin ideal juga seharusnya dilakukan. Secara organisatoris Muhammadiyah memang tidak berpolitik praktis, tetapi juga tidak buta politik. Kader Muhammadiyah harus mengetahui visi misi calon pemimpin, track record dan latar belakangnya. Secara individu, hendaknya ia sudah menetapkan calon pilihannya yang sudah dikaji sedemikian rupa sesuai kriteria yang diinginkan Muhammadiyah.

Jangan sampai memilih calon yang dapat merugikan negara, apalagi yang dapat menghalangi perjuangan dakwah Muhammadiyah. Dengan demikian, patriotis kader Muhammadiyah sekarang diuji dalam ajang pemilihan Kepala Daerah ini. Apakah apatis atau masa bodo? Apakah pragmatis, siapa yang memberi uang itu yang dipilih? Ataukah menjadi patriotis baik sebagai calon pemimpin, penyelenggara, pengawas, atau pemilih?

Editor : M. Yahya