Al-ashr.id – pada (16/02) dilaksanakan pengucapan putusan/ketetapan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020 pada pukul 09.00 wib.

Sidang yang dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara live di akun Youtube Mahkamah Konstitusi RI. Pada sidang sesi 1 ini pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohon perselisihan hasil pilkada 2020 di gedung Mahkamah Konstitusi. Sidang terbagi pada pukul 09.00 WIB untuk delapan perkara. Kemudian 13.00 WIB untuk 12 perkara dan 16.00 WIB untuk 10 perkara.

Baca Juga : MDMC Hulu Sungai Tengah Membangun Jembatan Darurat

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pertama akan memutuskan perkara sengketa hasil pilkada Lampung Tengah, Karo, Sungai Penuh, Mandailing Natal, Pegunungan Bintang  dan Banjar (2 kasus).

“sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pagi hari ini pengucapan putusan ada delapan perkara,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang.

Pada sidang untuk daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh Abdul Karim Omar SH,MH sekalu Komisioner KPU Banjar Divisi Hukum Dan Pengawasan mengatakan kepada redaksi al-ashr.id dalam wawancanya melalui WhatsApp yaitu “ hasilnya untuk kedua gugatan nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 dan 123/PHP.BUP-XIX/2021 ditolak pada sidang putusan dismisal dan menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum , baik dari Pihak H.Rusli-Guru Fadlan maupun Dr.Andin,MH-Guru Oton”.

Baca Juga : Wujudkan Aksebilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas.

Kemudian Karim juga mengatakan bahwa sidang hari ini lancar “Alhamdulillah sidang hari ini lancar semuanya tidak ada kendala sama sekali”.

Pada kesempatan ini pula Ia berpesan kepada masyarakat Kalimantan Selatan Khususnya Kabupaten Banjar bahwa “apapun keputusan kita hargai keputusan hakim MK (Mahkamah Konstitusi), semoga keputusan hakim ini menjadi keputusan yang terbaik buat warga kita (Kabupaten Banjar). alb

Editor : Redaksi al-ashr.id